Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro meminta pelaku usaha yang
punya unsur asing atau yang sahamnya mayoritas dari investor asing,
untuk menghindari pembiayaan yang berafiliasi.
Menurutnya, perusahaan memang perlu melakukan ekspansi mengingat cost of fund berusaha juga tinggi, namun tak perlu dengan mengandalkan pembiayaan dari afiliasi.
Menkeu Bambang mengatakan dari segi pajak, peminjaman secara afiliasi karena akan menggerus profit. Selain itu, tak ada pajak yang dibayarkan ke pemerintah dan malah menguntungkan negara lain.
“Kami ingin usaha berjalan baik, semoga peminjaman berafiliasi tidak ada lagi," kata Bambang pada acara pelaporan Lalu Lintas Hasil Devisa (LLD), Devisa Hasil Ekspor (DHE), Laporan Bank Umum (LBU), dan Sistem Informasi Debitur di gedung Bank Indonesia, Selasa (2/12).
Bambang berharap pengusaha tidak melakukan rekayasa pajak karena hal tersebut malah merugikan mayoritas rakyat-rakyat Indonesia yang hidupnya ditopang oleh APBN. "Karena sumber penerimaan paling besar ke APBN berasal dari pajak," ujar Bambang.
Sebelumnya Menkeu meminta pelaku usaha di Indonesia untuk taat membayar pajak. Menurutnya, hal tersebut penting karena juga mampu membantu pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan untuk program-program pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan kaum miskin di Indonesia.
"Karena kalau tidak, maka hal tersebut akan merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat yang kurang beruntung," ujar Bambang.
Bambang mengatakan terdapat dua hal yang harus dihindari pengusaha terkait pajak, yaitu transfer pricing serta melakukan peminjaman yang terafiliasi.
"Saya ingin agar para pengusaha yang melaksanakan ekspor tidak melakukan transfer pricing. Saya imbau para pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekspor dengan cara yang benar. Karena transfer pricing adalah upaya merugikan negara, dan saya ingin penerimaan pajak kita tak terhambat oleh kegiatan transfer pricing tersebut" katanya.
Menurutnya, perusahaan memang perlu melakukan ekspansi mengingat cost of fund berusaha juga tinggi, namun tak perlu dengan mengandalkan pembiayaan dari afiliasi.
Menkeu Bambang mengatakan dari segi pajak, peminjaman secara afiliasi karena akan menggerus profit. Selain itu, tak ada pajak yang dibayarkan ke pemerintah dan malah menguntungkan negara lain.
“Kami ingin usaha berjalan baik, semoga peminjaman berafiliasi tidak ada lagi," kata Bambang pada acara pelaporan Lalu Lintas Hasil Devisa (LLD), Devisa Hasil Ekspor (DHE), Laporan Bank Umum (LBU), dan Sistem Informasi Debitur di gedung Bank Indonesia, Selasa (2/12).
Bambang berharap pengusaha tidak melakukan rekayasa pajak karena hal tersebut malah merugikan mayoritas rakyat-rakyat Indonesia yang hidupnya ditopang oleh APBN. "Karena sumber penerimaan paling besar ke APBN berasal dari pajak," ujar Bambang.
Sebelumnya Menkeu meminta pelaku usaha di Indonesia untuk taat membayar pajak. Menurutnya, hal tersebut penting karena juga mampu membantu pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan untuk program-program pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan kaum miskin di Indonesia.
"Karena kalau tidak, maka hal tersebut akan merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat yang kurang beruntung," ujar Bambang.
Bambang mengatakan terdapat dua hal yang harus dihindari pengusaha terkait pajak, yaitu transfer pricing serta melakukan peminjaman yang terafiliasi.
"Saya ingin agar para pengusaha yang melaksanakan ekspor tidak melakukan transfer pricing. Saya imbau para pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekspor dengan cara yang benar. Karena transfer pricing adalah upaya merugikan negara, dan saya ingin penerimaan pajak kita tak terhambat oleh kegiatan transfer pricing tersebut" katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar